Fbhis.umsida.ac.id – Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Hukum Umsida) sukses gelar International Guest Lecture dengan tema “The Role of Law as a Guardian of Change Toward a Just and Prosperous Society” yang menghadirkan dua narasumber internasional, yakni Dr Sascha Hardt (S) dari Fakultas Hukum Maastricht University, Belanda, dan Dr Rosa Ristawati SH LLM, dari Universitas Airlangga. Acara tersebut berlangsung di Aula Nyai Walidah, Kampus 3 Umsida, pada Rabu (19/11/2025).
Pembahasan Prosedur Pembentukan Undang-Undang secara Internasional
Dr Sascha Hardt dalam materi berjudul “Law-Making Procedures in Comparison” menjelaskan tentang proses pembuatan undang-undang di berbagai negara.
Ia menyoroti tiga aspek penting dalam prosedur legislatif, yaitu inisiatif, amendemen, dan veto.
Dalam penjelasannya, Sascha mengungkapkan bahwa setiap negara memiliki sistem legislatif yang berbeda.
Misalnya, di Amerika Serikat, sistem legislatif mengadopsi bicameral, yang memungkinkan inisiatif datang dari kedua kamar, sementara di Inggris, House of Lords memiliki hak veto yang bersifat suspensif.
Dr Sascha juga menekankan pentingnya kompetensi yang diberikan secara konstitusional kepada legislator dalam membentuk undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Penting untuk memahami perbedaan prosedur legislasi antar negara agar kita dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam menyusun undang-undang yang lebih efektif,” ujar Dr Sascha.
Baca juga: Perkuat Jejaring Akademik: Esil University Hadir dalam International Guest Lecture FBHIS Umsida
Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Rule of Law untuk Keberlanjutan Negara
Di sisi lain, Dr Rosa Ristawati bedah materi “The Constitutional Court of the Republic of Indonesia in Upholding Rule of Law Towards Just and Prosperous Society”.
Dr Rosa mengupas peran Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dalam memastikan prinsip Rule of Law dapat ditegakkan di Indonesia, menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Ia mengungkapkan bahwa MK memiliki peran penting dalam mengawal hukum dan memastikan bahwa setiap kebijakan negara tetap berorientasi pada hak konstitusional warga negara.
“Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai penguji konstitusionalitas undang-undang, tetapi juga sebagai penjaga dan pengawal hak-hak konstitusional warga negara,” tegas Dr Rosa.
Lihat juga: Media Pers sebagai Garda Pengawas Integritas Peradilan
Ia juga menyoroti tantangan penerapan Rule of Law di Indonesia, termasuk ketidakmerataan implementasi hukum di lapangan dan pentingnya transparansi serta akuntabilitas dalam sistem hukum.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk mahasiswa, dosen, serta civitas akademika Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial (FBHIS) Umsida.
Dalam sambutannya, Wakil Dekan FBHIS Wiwit Hariyanto SE MSi, menyampaikan apresiasi kepada Prodi Hukum Umsida yang telah berhasil menyelenggarakan acara tersebut.
“Kami dari fakultas mengapresiasi acara ini karena dapat menjadi bekal untuk kemajuan Prodi Hukum, sekaligus mempersiapkan reakreditasi menuju akreditasi Unggul pada tahun depan,” ujarnya.
Acara ini berhasil menciptakan atmosfer akademik yang positif dan memberikan wawasan baru bagi peserta mengenai peran hukum dalam membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
