Fbhis.umsida.ac.id – Penetapan upah minimum selalu menjadi perbincangan hangat setiap tahun. Bagi dunia usaha, kebijakan ini memengaruhi daya saing dan strategi operasional.
Bagi pekerja dan keluarganya, upah minimum adalah tolak ukur kesejahteraan yang menentukan kualitas hidup.
Perdebatan pun muncul, di antara kebutuhan menjaga stabilitas ekonomi dan tuntutan pemenuhan hak pekerja.
Baca juga: Membentengi Konsumen di Era Bisnis Online: Antara Penipuan, Hukum, dan Edukasi
Kebijakan Daya Saing Usaha di Tengah Kenaikan Upah
Dalam perspektif ekonomi, kenaikan upah minimum memengaruhi struktur biaya produksi perusahaan.
Sektor padat karya, seperti garmen, sepatu, dan manufaktur ringan, merasakan dampaknya paling besar karena porsi upah terhadap total biaya relatif tinggi.
Perusahaan yang tidak mampu beradaptasi berpotensi mengalami penurunan laba, bahkan mengurangi kapasitas produksi.
Kondisi ini dapat mengurangi daya saing, terutama di pasar global yang menuntut harga kompetitif.
Beberapa pelaku usaha mengantisipasi dengan otomatisasi atau efisiensi operasional, namun langkah ini berpotensi mengurangi serapan tenaga kerja.
Tantangannya adalah menemukan titik keseimbangan antara menjaga harga produk tetap bersaing dan mempertahankan jumlah tenaga kerja yang ada.
Meski demikian, bagi sebagian perusahaan, kenaikan upah justru menjadi pemicu peningkatan produktivitas.
Pekerja yang mendapatkan penghasilan layak cenderung lebih termotivasi dan loyal, sehingga menekan biaya pergantian karyawan.
Di sinilah strategi manajemen SDM berperan penting untuk mengubah tantangan kenaikan upah menjadi peluang peningkatan kualitas produksi.
Lihat juga: Digitalisasi Pelayanan Publik: Antara Inovasi, Hambatan dan Harapan
Aspek Hukum dan Perlindungan Ketenagakerjaan
Dari sisi hukum ketenagakerjaan, kebijakan upah minimum bertujuan melindungi pekerja dari upah yang tidak layak.
Regulasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan turunannya, yang mengamanatkan penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, pelaksanaan di lapangan seringkali memunculkan masalah.
Ada perusahaan yang menunda penyesuaian upah atau mencari celah dengan menerapkan sistem kontrak dan outsourcing secara masif.
Praktik ini berpotensi melemahkan tujuan awal kebijakan, yakni memberikan perlindungan dan kepastian bagi pekerja.
Selain itu, proses penetapan upah minimum sering menjadi arena tarik-menarik kepentingan antara pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja.
Dinamika ini mencerminkan bahwa kebijakan upah bukan hanya urusan ekonomi, tetapi juga politik dan sosial.
Penguatan mekanisme pengawasan serta sanksi yang tegas diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai aturan.
Dampak Sosial bagi Pekerja dan Keluarga
Bagi pekerja, upah minimum yang memadai adalah fondasi kesejahteraan.
Kenaikan upah dapat meningkatkan daya beli, memperbaiki akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi tekanan finansial keluarga.
Dalam jangka panjang, hal ini berdampak positif pada kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya menguntungkan perekonomian nasional.
Namun, jika kenaikan upah tidak dibarengi dengan pengendalian harga kebutuhan pokok, daya beli riil pekerja tetap stagnan.
Inflasi yang tinggi bisa menggerus manfaat dari kebijakan ini, sehingga pekerja masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain itu, jika kenaikan upah memicu PHK atau pengurangan jam kerja, efek sosialnya justru kontraproduktif.
Kesejahteraan sosial tidak hanya bergantung pada nominal upah, tetapi juga pada kestabilan pekerjaan.
Pekerja yang memiliki kepastian kerja cenderung lebih mampu merencanakan masa depan, menyekolahkan anak, dan membangun kehidupan yang layak.
Oleh karena itu, kebijakan upah minimum harus diiringi program pendukung seperti pelatihan keterampilan, subsidi pendidikan, dan perlindungan sosial yang memadai.
Kebijakan upah minimum berada di titik persilangan antara kepentingan ekonomi, hukum, dan sosial.
Dunia usaha membutuhkan fleksibilitas untuk menjaga daya saing, pekerja membutuhkan penghasilan layak untuk bertahan hidup, dan pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan keseimbangan keduanya.
Tantangan terbesar adalah merumuskan kebijakan yang adaptif, adil, dan berkelanjutan sehingga upah minimum benar-benar menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha.
Oleh karena itu, penting bagi seluruh pihak baik dari pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk duduk bersama dalam dialog terbuka dan konstruktif demi tercapainya solusi yang saling menguntungkan.
Hanya dengan kerja sama yang solid, kebijakan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
