Fbhis.umsida.ac.id – Penghapusan kemiskinan dalam segala bentuknya merupakan tujuan utama SDGs yang menuntut peran strategis dari berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi melalui program studi Administrasi Publik dan Akuntansi.
Kedua bidang ini berkontribusi dalam menciptakan kebijakan yang efektif, mengelola keuangan secara transparan, serta memberdayakan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan berkelanjutan.
Mendorong Kebijakan Publik yang Inklusif
Program studi Administrasi Publik memiliki fokus utama pada pengembangan kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkeadilan.
Melalui pembelajaran dan riset, mahasiswa didorong untuk memahami dinamika sosial serta peran institusi publik dalam merespons masalah kemiskinan.
Kurikulum yang memuat topik keadilan sosial, partisipasi publik, dan pembangunan inklusif membentuk cara pandang mahasiswa untuk tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu merancang kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat rentan.
Mahasiswa dan dosen Administrasi Publik dapat terlibat langsung dalam penelitian kebijakan sosial, pengembangan program pemberdayaan masyarakat, hingga menjadi mitra pemerintah daerah dalam merumuskan intervensi berbasis data.
Mereka juga dapat menginisiasi advokasi berbasis bukti melalui forum diskusi, seminar, dan keterlibatan dalam perumusan kebijakan daerah yang lebih berorientasi pada penanggulangan kemiskinan.
Lebih dari itu, administrasi publik tidak hanya bicara soal merancang kebijakan, tetapi juga soal bagaimana kebijakan tersebut dijalankan secara efektif.
Dengan demikian, lulusan program studi ini diharapkan menjadi birokrat dan analis kebijakan yang mampu mendorong sistem yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat miskin.
Baca juga: AI Menggantikan Pekerjaan? Masa Depan Gen Z di Era Otomatisasi
Akuntabilitas Anggaran untuk Pengentasan Kemiskinan
Sementara itu, program studi Akuntansi memainkan peran penting dalam memastikan bahwa dana dan anggaran publik untuk pengentasan kemiskinan digunakan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Banyak program sosial gagal mencapai sasaran karena kelemahan dalam pelaporan dan pengawasan keuangan. Di sinilah peran akuntan menjadi vital.
Mahasiswa akuntansi dilatih untuk menyusun laporan keuangan yang jujur dan akurat, memahami prinsip akuntansi publik, serta melakukan audit terhadap program sosial.
Dengan keterampilan ini, mereka dapat terlibat dalam pengawasan dana bantuan sosial, monitoring keuangan desa, hingga menjadi bagian dari tim pengelola program-program pengentasan kemiskinan yang berskala lokal maupun nasional.
Tak hanya itu, mahasiswa akuntansi juga dapat mengedukasi masyarakat dalam hal literasi keuangan.
Masyarakat yang memahami cara mengelola anggaran rumah tangga, membuat pencatatan keuangan sederhana, dan memahami nilai tabungan akan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi.
Edukasi semacam ini dapat dilakukan melalui program pengabdian masyarakat berbasis kampus.
Lihat juga: Optimalisasi Sumber Daya Manusia: Fondasi Utama Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Kolaborasi Lintas Disiplin untuk Aksi Nyata
Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi lintas disiplin ilmu untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan.
Sinergi antara prodi Administrasi Publik dan Akuntansi menjadi kekuatan besar yang dapat diterapkan dalam berbagai program pengabdian masyarakat.
Mahasiswa kedua program studi ini bisa bekerja sama dalam merancang program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan program, hingga pelaporan dan evaluasi.
Prodi administrasi publik berperan dalam pendekatan kebijakan dan manajemen sosial, sementara akuntansi menangani aspek pembukuan, pengawasan keuangan, dan pelatihan literasi keuangan.
Kegiatan ini bisa dikembangkan dalam bentuk pendampingan UMKM, pelatihan manajemen koperasi desa, atau pendirian pusat konsultasi kebijakan dan keuangan berbasis kampus.
Dengan pendekatan kolaboratif dan berorientasi pada kebermanfaatan, mahasiswa dapat menjadi agen perubahan yang konkret di tengah masyarakat.
Menghapus kemiskinan bukan tugas satu pihak, tetapi kerja kolektif yang melibatkan seluruh elemen, termasuk perguruan tinggi.
Prodi Administrasi Publik dan Akuntansi memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs 1 melalui pendekatan kebijakan yang inklusif dan pengelolaan keuangan yang akuntabel.
Melalui riset, pengabdian, dan sinergi antardisiplin, dunia akademik bisa menjadi kekuatan nyata dalam menghadirkan solusi bagi persoalan kemiskinan dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan di masyarakat.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
