fbhis.umsida.ac.id– Belajar hukum kini tidak hanya terbatas dalam ruang kelas. Mahasiswa juga dapat memperoleh wawasan langsung dari akademisi luar negeri.
Pengalaman tersebut hadir melalui kegiatan International Guest Lecture FBHIS Umsida. Kegiatan ini menghadirkan akademisi dari Burapha University, Thailand.
Agenda berlangsung pada Senin (9/11/2026). Sekitar 300 mahasiswa mengikuti kegiatan akademik internasional tersebut.
Kuliah tamu mengangkat persoalan perlindungan hukum kekayaan intelektual. Pembahasan berfokus pada dinamika kebijakan Indonesia dan Thailand.
Selain memperluas pengetahuan mahasiswa, kegiatan ini memperkuat hubungan internasional. Kolaborasi melibatkan FBHIS Umsida dan Faculty of Law Burapha University.
Baca Juga: Empat Mahasiswa Akuntansi Umsida Petik Pengalaman Berharga di DPRD Sidoarjo
Sambutan Hangat Pererat Hubungan Internasional
Suasana hangat terasa sejak kegiatan dimulai. Dekan FBHIS Umsida, Dr Poppy Febriana MMedKom, menyambut akademisi Thailand.
Menariknya, Poppy mengajak mahasiswa menyampaikan salam menggunakan bahasa Thailand. Ajakan tersebut membuat suasana kegiatan semakin akrab.
Dalam sambutannya, Poppy mengapresiasi antusiasme mahasiswa mengikuti kuliah tamu. Kehadiran sekitar 300 mahasiswa menjadi kejutan bagi narasumber.
Pasalnya, kegiatan awalnya diperkirakan berlangsung dalam kelas kecil. Namun, antusiasme mahasiswa membuat kegiatan berlangsung lebih meriah.
Poppy juga menyinggung peluang mahasiswa mengikuti pembelajaran di Thailand. Ia berharap kerja sama tersebut terus berkembang melalui berbagai program.
“Saya harap ini bukan yang terakhir,” ungkap Poppy.
Sementara itu, Assoc Prof Dr Ratchanee Tang-On turut memberikan sambutan. Ia merupakan Acting Dean Faculty of Law Burapha University.
“Saya sangat antusias hari ini. Terima kasih,” ungkapnya.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama akademik. Kesepakatan tersebut memperkuat hubungan kedua perguruan tinggi.
Akademisi Thailand Kupas Kekayaan Intelektual
Kuliah tamu menghadirkan Mr Tanapat Lekkiatkhachorn dari Burapha University. Ia membahas dinamika perlindungan kekayaan intelektual kawasan ASEAN.
Materinya mengangkat hubungan kebijakan hukum Thailand dan Indonesia. Tanapat juga mengulas perjanjian internasional terkait kekayaan intelektual.
Dalam presentasinya, Tanapat mempertanyakan keseimbangan hak pencipta dan kepentingan publik.
“Di mana keseimbangan antara pemegang hak dan masyarakat?” ungkapnya.
Pertanyaan tersebut menjadi dasar pembahasan perlindungan kekayaan intelektual internasional. Sebab, hak eksklusif diperlukan untuk memberikan penghargaan kepada pencipta.
Namun, perlindungan berlebihan dapat membatasi akses terhadap kebutuhan publik. Salah satunya berkaitan dengan keterjangkauan obat bagi masyarakat.
Tanapat kemudian menjelaskan perbedaan kepentingan negara maju dan berkembang. Negara maju cenderung mendorong standar perlindungan yang lebih tinggi.
Sementara itu, negara berkembang membutuhkan ruang menentukan kebijakan nasional.
“Setiap pihak memiliki alasan nyata,” tambahnya.
Ia juga membahas perjanjian TRIPS dalam perdagangan internasional. Perjanjian tersebut menetapkan standar minimum perlindungan kekayaan intelektual.
Menurut pemaparannya, negara tetap memiliki ruang melindungi kepentingan publik. Fleksibilitas tersebut menjadi perhatian dalam kebijakan hukum internasional.
Tanapat turut membandingkan pendekatan Indonesia, Thailand, dan negara ASEAN lainnya. Perbedaan kebijakan menunjukkan kompleksitas perlindungan kekayaan intelektual kawasan.
Lihat Juga: Bedah Buku Administrasi Publik Umsida Bahas Birokrasi dan Korupsi
Perlindungan Paten dan Akses Obat
Pemateri berikutnya ialah Dr Lidya Shery Muis SH MKn MH. Ia membahas fleksibilitas paten untuk menjamin akses obat esensial.
Sesi diskusi dipandu Dr Noor Fatimah Mediawati sebagai moderator. Pembahasan menyoroti perbandingan kebijakan paten Indonesia dan Thailand.
Lidya menjelaskan pentingnya keseimbangan hak paten dan kesehatan masyarakat. Perlindungan paten diperlukan untuk mendorong inovasi industri farmasi.
Namun, kebijakan tersebut harus mempertimbangkan keterjangkauan obat bagi masyarakat. Terutama bagi kelompok yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
Dalam materinya, Lidya menekankan pentingnya fleksibilitas perjanjian TRIPS.
“Fleksibilitas TRIPS bukanlah penyimpangan hukum,” ungkapnya
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya perlindungan kepentingan kesehatan masyarakat. Negara memiliki ruang kebijakan sesuai ketentuan hukum internasional.
Lidya juga membahas mekanisme lisensi wajib dalam perlindungan paten. Mekanisme tersebut memungkinkan penggunaan paten berdasarkan ketentuan hukum tertentu.
Selain itu, ia menyoroti ketergantungan bahan baku farmasi impor. Kondisi tersebut menjadi tantangan penguatan industri obat nasional.
Menurut pemaparannya, kerja sama Indonesia dan Thailand memiliki potensi strategis. Kolaborasi dapat dikembangkan melalui penelitian dan transfer teknologi.
Lidya juga mengusulkan penyelarasan regulasi farmasi kedua negara. Langkah tersebut diarahkan untuk memperkuat akses terhadap obat esensial.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh wawasan hukum yang lebih luas. Mereka juga memahami tantangan perlindungan kekayaan intelektual internasional.
Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi dokumentasi bersama. Kolaborasi ini diharapkan memperluas peluang pengembangan akademik FBHIS Umsida.
Editor: Selvy Dwi Machmuda
