Fbhis.umsida.ac.id – Laboratorium Kebijakan Publik dan Perencanaan Pembangunan Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (AP Umsida) dengan bangga menyelenggarakan pelatihan analisis kebijakan yang berjudul “Transformasi Kebijakan Publik di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah: Pelatihan Berbasis Studi Kasus.”
Acara yang berlangsung pada Jumat (29/11/2024) ini, di Aula KH Mas Mansur Kampus 1 Umsida, dihadiri oleh banyak peserta yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan sejumlah pihak dari pemerintahan.
Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada peserta mengenai pentingnya transformasi kebijakan publik di era digital. Kegiatan ini juga dirancang sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menganalisis kebijakan, serta sebagai ajang untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di bidang kebijakan publik.
Pada pelatihan ini, dua narasumber utama yang hadir adalah Zurron Arifin S STP MKP, Kepala Bidang Statistik dan Informasi Publik (Diskominfo Kab. Gresik), serta Zainul Arifin Umar S STP MA, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sidoarjo.
Kedua pemateri ini memiliki keahlian yang mendalam di bidang kebijakan publik, dan mereka membagikan berbagai wawasan serta studi kasus terkait implementasi kebijakan publik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Acara ini dimoderatori oleh Hendra Sukmana SAP MKP, dosen Program Studi AP Umsida, yang mengarahkan jalannya diskusi. Dalam penyampaian materinya, Zurron Arifin menjelaskan pentingnya transformasi kebijakan untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam sektor-sektor pemerintahan. Ia menekankan bahwa tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks, seiring dengan berkembangnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin besar.
Transformasi Kebijakan Publik dan Tantangan Digitalisasi
Ilmi Usrotin Choiriyah MKP, Kepala Program Studi AP Umsida, dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Prodi AP Umsida dalam mendukung proses belajar mengajar mahasiswa. Menurutnya, kebijakan publik saat ini tengah mengalami perubahan signifikan seiring dengan perkembangan zaman, terutama dengan adanya digitalisasi yang memungkinkan terciptanya sistem pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.
“Digitalisasi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik yang dapat membantu mensejahterakan masyarakat. Namun, implementasi digitalisasi dalam kebijakan publik menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, serta masalah terkait keamanan data,” ungkap Ilmi.
Peran Pemerintahan dan Pemangku Kepentingan dalam Kebijakan Publik
Lebih lanjut, para pembicara menekankan pentingnya keterlibatan aktif pihak pemerintahan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan publik yang efektif. Mereka berharap, dalam merumuskan kebijakan, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Transformasi kebijakan publik di era digital sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang ada. Digitalisasi dapat membantu pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih transparan, efisien, dan efektif,” tambah Zainul Arifin Umar.
Lihat juga: Prodi Administrasi Publik UMSIDA Soroti Urgensi Implementasi Smart City Sidoarjo
Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Melalui Pelatihan Kebijakan
Pelatihan ini juga bertujuan untuk memberikan mahasiswa keterampilan yang lebih mendalam dalam analisis kebijakan, serta memperkenalkan mereka pada berbagai studi kasus yang dapat membantu mereka memahami bagaimana kebijakan publik dapat diimplementasikan dalam konteks yang lebih luas. Dengan mengikuti pelatihan ini, mahasiswa diharapkan dapat lebih siap menghadapi tantangan dalam dunia kerja, khususnya di bidang pemerintahan dan kebijakan publik.
Selain itu, acara ini juga menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antara universitas, mahasiswa, dan pemerintahan, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari para praktisi dan ahli di bidang kebijakan publik.
Turut hadir dalam pelatihan ini adalah mahasiswa AP semester 5 yang antusias mengikuti materi yang diberikan oleh pemateri. Selain itu, sejumlah pihak dari pemerintahan turut berpartisipasi, menambah wawasan serta memperkaya diskusi mengenai kebijakan publik dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
Pelatihan ini tidak hanya bermanfaat untuk mahasiswa, tetapi juga menjadi platform yang tepat untuk berbagi ilmu dan pengalaman antara pemerintah dan dunia akademik. Diharapkan kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara berkala, untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik di masa depan.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
