Fbhis.umsida.ac.id – AP Umsida gelar Focus Group Discussion (FGD) series pertama di Laboratorium Governance dan Manajemen Pelayanan Publik demi berupaya untuk membangun Sidoarjo Smart City. Pada Selasa, (8/10/2024).
Acara ini dihadiri oleh Asisten Laboratorium Prodi AP, pengurus Himpunan Mahasiswa Prodi, serta para mahasiswa yang antusias mengikuti jalannya diskusi. Narasumber utama yang diundang pada acara ini adalah Nur Amiril SAP, Direktur Oemah Digital sekaligus Kasi Pelayanan di Pemerintah Desa Sugihwaras. Kehadiran Amiril diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai konsep dan implementasi Smart City di daerah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo.
Membangun Wawasan tentang Smart City
Kepala Program Studi AP, Ilmi Usrotin Choiriyah, menyampaikan sambutan hangat kepada para peserta dan narasumber.“Kami menyambut baik acara FGD ini. Diskusi kali ini sangat penting untuk membahas tentang Smart City, yang merupakan kebutuhan mendesak bagi pengembangan daerah,” ujar Ilmi.
Melalui kegiatan ini, Prodi Administrasi Publik berupaya mendorong inovasi layanan publik berbasis digital guna mendukung percepatan penerapan Smart City di Sidoarjo.
Dalam sesi diskusi, Nur Amiril menjelaskan bahwa Smart City adalah konsep yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi di berbagai sektor.
“Smart City bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih produktif, meningkatkan perdagangan, serta memberdayakan sumber daya manusia melalui pemanfaatan teknologi,” ungkap Amiril.
Amiril juga menjelaskan enam pilar utama dalam konsep Smart City yang menjadi landasan pengembangan kota pintar. Pilar-pilar tersebut meliputi smart governance, smart environment, smart branding, smart economy, smart living, dan smart society. Menurutnya, keenam pilar ini harus dikelola secara optimal agar implementasi Smart City dapat terwujud dengan baik dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Baca juga: Administrasi Publik Umsida Berbicara Digital Government
Contoh Nyata: Aplikasi SiPraja
Salah satu contoh konkret inovasi layanan publik yang diangkat dalam diskusi ini adalah aplikasi SiPraja. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi, seperti pembuatan KTP dan Kartu Keluarga (KK), dari rumah tanpa harus datang ke kantor pemerintahan.
Namun, Amiril menyoroti bahwa penggunaan aplikasi ini masih terbilang rendah di kalangan masyarakat. “Sosialisasi yang tepat sangat dibutuhkan agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan aplikasi ini dengan maksimal,” jelasnya.
Selain itu, Amiril juga menggarisbawahi sejumlah tantangan dalam implementasi Smart City di Kabupaten Sidoarjo, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya penguasaan teknologi di kalangan pegawai pemerintahan.
Tidak hanya itu, rendahnya keterlibatan desa dalam mendukung program Smart City juga menjadi salah satu hambatan utama. “Desa-desa memiliki peran penting dalam transformasi ini. Jika desa dapat bertransformasi menjadi Smart Village, maka proses menuju Smart City akan lebih mudah tercapai,” tambahnya.
Lihat juga: PDDI dan IFES Gandeng Umsida: Latihan Kepemimpinan untuk Disabilitas Menuju Pilkada 2024
Rekomendasi dari Diskusi FGD
Dari hasil diskusi FGD tersebut, muncul beberapa rekomendasi penting yang dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mendukung percepatan penerapan Smart City di Sidoarjo.
Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sosialisasi dan pelatihan yang lebih intensif. Pengalokasian anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, terutama dalam hal infrastruktur digital yang mendukung.
Selain itu, memperkuat regulasi terkait inovasi layanan publik berbasis teknologi juga dinilai sangat krusial.
“Regulasi yang mendukung akan memberikan payung hukum yang jelas dalam penerapan Smart City, sehingga program-program inovasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan terarah,” ujar Hendra Sukmana, yang memberikan pandangannya terkait langkah-langkah konkret yang dapat diambil.
Dengan adanya rekomendasi ini, diharapkan Kabupaten Sidoarjo dapat lebih cepat mewujudkan visinya sebagai kota cerdas yang lebih efektif dan efisien.
Prodi AP Umsida berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pengembangan layanan publik berbasis digital melalui berbagai kegiatan akademik yang mendukung, termasuk dengan menyelenggarakan lebih banyak diskusi dan pelatihan serupa di masa depan.
Melalui FGD ini, Prodi Administrasi Publik kembali menegaskan perannya sebagai motor penggerak inovasi layanan publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Acara ini sekaligus menjadi bukti komitmen Umsida dalam mencetak lulusan yang siap menghadapi tantangan era digital dan mendukung terwujudnya Sidoarjo sebagai smart city.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
