Fbhis.umsida.ac.id – Sidoarjo masih menjadi salah satu daerah yang rentan terdampak banjir, terutama saat curah hujan tinggi dan debit air dari wilayah hulu meningkat.
Kondisi ini mendorong Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) untuk melakukan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sidoarjo, Rabu (11/3/2026), di Kantor Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan yang diikuti enam mahasiswa tersebut diinisiasi oleh Divisi Edukasi dan Advokasi sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap persoalan lingkungan sekaligus tata kelola kebijakan publik di daerah.
Audiensi ini menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah untuk membahas kondisi banjir di Sidoarjo, langkah mitigasi yang telah dilakukan, hingga peluang penyempurnaan kebijakan ke depan.
Melalui forum ini, mahasiswa tidak hanya datang untuk mendengar penjelasan, tetapi juga berupaya memahami persoalan banjir secara lebih menyeluruh.
Sebab, banjir di Sidoarjo bukan sekadar persoalan genangan air, tetapi juga berkaitan erat dengan pelayanan publik, keselamatan warga, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Baca juga: Enam Tahap Penting Demand Forecasting: Kerangka Strategis untuk Prediksi Bisnis yang Lebih Akurat
Kondisi Geografis Sidoarjo jadi Tantangan Utama
Dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas PUBM Kabupaten Sidoarjo, Mukhmud, menjelaskan bahwa posisi geografis Sidoarjo menjadi salah satu penyebab wilayah ini sangat rentan terhadap banjir.
Sebagai daerah hilir, Sidoarjo menerima aliran air dari sejumlah wilayah lain di Jawa Timur.
“Sidoarjo merupakan sumber mata air terakhir. Aliran air dari daerah Malang sampai Kediri bermuara ke wilayah ini, kemudian mengalir menjadi Sungai Porong dan Sungai Surabaya dari Sungai Brantas yang terpusat di Sidoarjo,” ujarnya.
Ia menjelaskan, “Karena itu ketika terjadi air pasang atau peningkatan debit air, wilayah Sidoarjo sangat berpotensi mengalami banjir,” jelas Mukhmud.
Penjelasan tersebut memberi gambaran bahwa persoalan banjir di Sidoarjo tidak bisa dipisahkan dari kondisi alam dan sistem aliran air regional.
Karena berada di titik hilir, daerah ini harus menampung beban air dalam jumlah besar, terutama saat musim hujan.
Hal inilah yang membuat penanganan banjir membutuhkan perencanaan matang, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan infrastruktur yang memadai.
Lihat juga: Kolaborasi Pemerintah dan Swasta: Jalan Strategis Pembangunan Infrastruktur Publik yang Lebih Berkualitas
Normalisasi sungai hingga rumah pompa jadi solusi
Untuk mengurangi potensi banjir, pemerintah daerah telah menjalankan beberapa langkah mitigasi.
Salah satu upaya utama ialah normalisasi sungai dengan meningkatkan kapasitas aliran air melalui pengerukan sedimen dan perbaikan saluran sungai.
Langkah ini dilakukan agar air dapat mengalir lebih lancar dan tidak mudah meluap ke kawasan permukiman.
Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan rumah pompa di sejumlah titik rawan banjir.
Infrastruktur ini dinilai penting untuk mempercepat pengaliran air dari wilayah yang tergenang menuju saluran utama sehingga genangan bisa lebih cepat surut.
Dalam forum tersebut, mahasiswa juga memperoleh penjelasan mengenai pengelolaan pintu air. Saat ini, pengoperasian pintu air masih menghadapi keterbatasan jumlah petugas.
Karena itu, digitalisasi sistem pengelolaan pintu air dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar pengaturan aliran air dapat dilakukan lebih efektif dan efisien.
Pemerintah daerah pun mulai mendata pintu air yang rusak sebagai dasar untuk perbaikan dan pemeliharaan.
Tak hanya itu, Dinas PUBM juga tengah mengajukan pembangunan BUSU komunal atau buis uditch sebagai bagian dari penguatan sistem drainase masyarakat.
Program ini menjadi bagian dari penanganan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran air sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2022.
Mahasiswa ingin jadi Jembatan Aspirasi Masyarakat
Bagi mahasiswa, audiensi ini menjadi langkah awal untuk membaca persoalan banjir dari sisi kebijakan publik.
Perwakilan mahasiswa, Wisnu selaku Ketua Divisi Edukasi dan Advokasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik, menegaskan bahwa banjir memiliki dampak luas bagi kehidupan masyarakat.
“Isu banjir di Sidoarjo bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan juga berkaitan dengan pelayanan publik yang kompleks. Banjir berdampak langsung pada produktivitas ekonomi masyarakat, akses pendidikan, serta kondisi kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Wisnu menambahkan, mahasiswa memiliki peran sebagai penyambung lidah antara masyarakat dan pemerintah.
Karena itu, hasil audiensi ini tidak berhenti sebagai wawasan lapangan semata, tetapi juga akan dijadikan bahan kajian akademik.
Informasi yang diperoleh nantinya akan dibawa dalam forum hearing bersama DPRD Kabupaten Sidoarjo sebagai upaya mendorong solusi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Kalau mau, saya bisa lanjut buatkan versi yang lebih formal untuk website kampus atau versi yang lebih tajam bergaya berita media online.
Penulis: Tisya Intan Rahmasandi
Penyunting: Indah Nurul Ainiyah
