Fbhis.umsida.ac.id – Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) terus mengembangkan metode pembelajaran berbasis pengalaman melalui kegiatan cultural exchange di kawasan Suku Tengger, Desa Ngadisari, Gunung Bromo, pada Selasa (21/04/2026).
Kegiatan ini melibatkan dosen, mahasiswa lokal dan internasional, serta narasumber internasional sebagai bagian dari pembelajaran lapangan untuk memperdalam pemahaman terkait praktik kebijakan publik berbasis masyarakat adat.
Melalui kegiatan ini, peserta diajak untuk memahami secara langsung bagaimana nilai, norma, dan budaya lokal dapat berperan dalam membentuk sistem tata kelola masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan.
Baca juga: FORMASI 3.0 Umsida Hadirkan Ruang Kritis Mahasiswa tentang Ekonomi Politik Hijau di Sidoarjo
Masyarakat Tengger Jaga Harmoni antara Alam, Manusia, dan Spiritualitas
Dalam sesi pemaparan, tokoh adat setempat, Bambang Suprapto, menjelaskan bahwa masyarakat Tengger dikenal sebagai komunitas yang menjunjung tinggi nilai luhur dan menjaga keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam.
“Masyarakat Tengger dikenal sebagai masyarakat berbudi luhur yang menjaga keseimbangan antara manusia, Tuhan, dan alam. Kawasan ini juga merupakan wilayah suci yang dijaga melalui berbagai ritual adat,” ungkapnya.
Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat Tengger memiliki akar budaya yang kuat, salah satunya melalui legenda Joko Seger dan Roro Anteng yang menjadi asal-usul nama Tengger. Kawasan Gunung Bromo sendiri menjadi pusat peribadatan umat Hindu Tengger dengan keberadaan pura sebagai ruang sakral.
“Meskipun umat Hindu di seluruh dunia memiliki Tuhan yang sama, yang membedakan adalah cara beribadah dan adatnya. Di Tengger, nilai kesucian sangat dijaga,” tambahnya.
Nilai-nilai tersebut menjadi fondasi utama dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya tercermin dalam praktik keagamaan, tetapi juga dalam interaksi sosial sehari-hari.
Lihat juga: International Class Laboratory AP Umsida Angkat Isu Global di Tiga Laboratorium
Model Tata Kelola Hibrida Jadi Kekuatan Kebijakan Lokal
Dalam perspektif administrasi publik, masyarakat Tengger menerapkan model tata kelola hibrida, yakni menggabungkan sistem pemerintahan formal dengan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun.
“Kami tetap mengikuti sistem pemerintah, seperti administrasi kependudukan yang sudah berbasis digital. Namun, untuk kebijakan yang tidak sesuai dengan adat, tentu akan kami sesuaikan,” jelas Bambang.
Penerapan model ini terlihat dari berbagai regulasi berbasis adat yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk perlindungan kawasan suci serta pembatasan aktivitas yang dianggap melanggar nilai kesakralan.
Ia juga mencontohkan bahwa masyarakat Tengger memiliki aturan ketat terkait investasi, di mana pihak luar tidak diperbolehkan membeli tanah di wilayah tersebut.
“Hotel dan usaha di kawasan ini sebagian besar milik masyarakat Tengger sendiri. Kami ingin mempertahankan pariwisata tanpa menghilangkan nilai adat,” ujarnya.
Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak selalu bersifat top-down, tetapi dapat berkembang secara kontekstual berdasarkan nilai lokal yang hidup di masyarakat.
Pembelajaran Global dari Praktik Lokal Berbasis Kearifan Adat
Kegiatan cultural exchange ini juga diikuti oleh narasumber internasional, di antaranya Kenneth Lee Tze Wui, Madlyn D. Tingco, serta Zshyna Mae V. Ahmed. Kehadiran mereka memberikan perspektif global terhadap praktik tata kelola berbasis budaya yang diterapkan di masyarakat Tengger.
Madlyn D. Tingco menyampaikan kesannya terhadap pengalaman tersebut.
“Tempat ini sangat nyaman dan masyarakatnya ramah. Saya melihat nilai harmoni yang kuat di sini, dan ini menjadi pembelajaran penting dalam governance berbasis budaya,” ungkapnya.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa mendapatkan pengalaman empiris untuk memahami bahwa kebijakan publik dapat dibangun dari nilai, norma, dan praktik lokal yang telah terbukti menjaga stabilitas sosial.
“Di desa Tengger, hampir tidak ada permasalahan sosial karena masyarakat memegang teguh nilai adat dan kebersamaan,” tutup Bambang.
Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong mahasiswa untuk mengintegrasikan perspektif kebijakan formal dengan pendekatan berbasis kearifan lokal dalam merancang solusi tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif, adaptif, dan relevan di tingkat global.
Dengan pengalaman langsung di lapangan, mahasiswa Administrasi Publik Umsida tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu melihat praktik nyata governance yang berakar pada budaya dan nilai masyarakat.
Penulis: Dea
Penyunting: Indah Nurul Ainiyah
