Fbhis.umsida.ac.id – Ruang kelas kini tidak lagi berbatas dinding kampus. AP Umsida menghadirkan pengalaman akademik internasional.
Kegiatan ini berlangsung Kamis (13/08). Agendanya International Class Laboratory dan Visiting Professor.
Dua pakar Burapha University hadir berbagi perspektif. Keduanya membahas kebijakan publik, hukum, bencana, dan lingkungan.
Baca juga: Dosen Hukum Umsida Tembus Proyek Crossref, Bawa Perspektif Legal ke Asia
Belajar Kebijakan Publik dari Thailand
International Fellowship Program menjadi ruang penting bagi mahasiswa AP Umsida. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori.
Mereka juga diajak membaca praktik kebijakan negara lain. Thailand dipilih sebagai contoh dalam diskusi. Negara tersebut memiliki pengalaman menghadapi bencana dan perubahan iklim.
Agenda pertama menghadirkan Asst Prof Dr Noppawan Phoungpha, BPA MPA. Ia membawakan materi Data-driven Public Policy and Strategic Planning Futures.
Materi tersebut dikaitkan dengan studi kasus Thailand’s Disaster Policy: Flood Management Case. Isu banjir di Thailand dibaca sebagai persoalan kebijakan publik.
Banjir tidak hanya dipahami sebagai akibat hujan deras. Banjir terkait infrastruktur, urbanisasi, tata lahan, dan komunikasi publik.
“Banjir adalah persoalan tata kelola, bukan sekadar curah hujan,” ujarnya. Pernyataan itu menjadi pintu masuk. Mahasiswa diajak melihat bencana secara lebih luas. Kebijakan publik harus hadir sebelum, saat, dan sesudah bencana.
Lihat juga: Kolaborasi Hijau HIMMAPIK Umsida Dorong Desa Tanjek Wagir Lebih Produktif dan Lestari
Banjir Dibaca sebagai Masalah Tata Kelola
Dalam pemaparannya, Noppawan menjelaskan dampak besar banjir Thailand. Banjir besar 2011 menjadi titik balik penting.
Peristiwa itu berdampak pada hampir 13 juta orang. Korban meninggal mencapai 680 jiwa. Kerugiannya juga sangat besar bagi ekonomi Thailand.
Banjir tidak hanya merendam rumah warga. Dampaknya menyentuh pertanian, industri, pariwisata, dan rantai pasok.
Karena itu, penanganannya tidak bisa sektoral. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, swasta, dan warga harus bekerja bersama.
Thailand merespons banjir melalui kebijakan nasional. Ada pula rencana penanggulangan bencana dan pengelolaan sumber daya air.
Rencana lokal juga menjadi bagian penting. Kerangka itu dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama dilakukan sebelum banjir.
Tahap kedua berlangsung saat banjir terjadi. Tahap ketiga dilakukan setelah air surut.
Pendekatan tersebut menekankan pentingnya data. Data membantu pemerintah membaca risiko lebih dini. Data juga membantu menentukan evakuasi dan bantuan. “Keputusan publik perlu berdasar data dan kebutuhan warga,” jelasnya.
Hukum Geopark dan Ketahanan Iklim
Agenda berikutnya menghadirkan Dr Chitaporn Pisolyabutra Tovisetkul. Ia membawakan tema Institutional Integrity and Adaptive Governance in Resilient Legal Frameworks.
Materi tersebut dipadukan dengan topik Geopark: Climate Change Shield for Sustainability. Ia menjelaskan geopark sebagai perisai menghadapi perubahan iklim.
Geopark tidak hanya berarti kawasan batuan atau geologi. Kawasan ini juga memuat nilai ekologi, arkeologi, budaya, dan pendidikan. UNESCO Global Geoparks dipahami sebagai kawasan geografis terpadu.
Kawasan tersebut memiliki situs geologi bernilai internasional. Pengelolaannya dilakukan melalui perlindungan, pendidikan, dan pembangunan berkelanjutan.
“Geopark harus menjadi ruang perlindungan, pendidikan, dan keberlanjutan,” terangnya. Chitaporn menekankan pentingnya hukum dalam pengelolaan geopark.
Tanpa aturan kuat, geopark bisa berhenti sebagai destinasi wisata. Padahal, geopark dapat menjadi instrumen perlindungan iklim.
Materi ini juga mengenalkan tiga bentuk perisai geopark. Pertama, perisai geologi dan ekosistem. Kedua, perisai sosial ekonomi. Ketiga, perisai dan ekosistem.
Kedua, perisai sosial ekonomi. Ketiga, perisai pendidikan. Thailand memiliki 11 geopark. Dua di antaranya berstatus UNESCO Global Geopark. Keduanya adalah Satun dan Khorat UNESCO Global Geopark.
Melalui kegiatan ini, AP Umsida memperkuat wawasan internasional mahasiswa. Mahasiswa diajak memahami kebijakan publik secara kontekstual.
Mereka juga belajar bahwa tata kelola membutuhkan kolaborasi. Dari banjir hingga geopark, semuanya terkait manusia. Kebijakan yang baik harus melindungi kehidupan dan masa depan.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
