Fbhis.umsida.ac.id – Nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian besar menjelang pertengahan 2026 setelah tekanan terhadap mata uang domestik bertahan cukup lama dan makin terasa di ruang publik.
Isu ini tidak lagi terbatas pada perbincangan pelaku pasar dan ekonom, tetapi sudah masuk ke kehidupan sehari-hari masyarakat karena pelemahan kurs cepat diterjemahkan sebagai ancaman terhadap harga kebutuhan pokok, ongkos produksi, dan daya beli rumah tangga.
Pada 19 Mei 2026, Bank Indonesia mencatat rupiah berada di level Rp17.700 per dolar AS, melemah 2,20 persen dibandingkan akhir April, sementara pada 16 Maret 2026 rupiah juga sempat tercatat di Rp16.985 per dolar AS.
Rupiah Tertekan oleh Faktor Global dan Permintaan Dolar di Dalam Negeri
Tekanan terhadap rupiah datang dari kombinasi faktor eksternal dan domestik.
Dari sisi global, Bank Indonesia menilai gejolak perang di Timur Tengah, penguatan dolar AS, kenaikan harga minyak, dan keluarnya modal dari negara berkembang menambah tekanan pada hampir semua mata uang, termasuk rupiah.
Dari sisi domestik, permintaan valas pada triwulan II 2026 meningkat karena kebutuhan pembayaran dividen dan utang luar negeri, sehingga kebutuhan dolar di pasar dalam negeri naik pada saat sentimen global sedang buruk.
Tekanan ini penting karena sifatnya bukan hanya jangka sangat pendek.
Ketika kurs melemah dalam tren yang berkepanjangan, dampaknya merambat ke biaya impor, ekspektasi inflasi, dan keputusan pelaku usaha.
Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada barang impor, terutama bahan baku, barang setengah jadi, energi, serta sejumlah komoditas pangan strategis.
Karena itu, gejolak nilai tukar cepat berubah menjadi persoalan biaya hidup dan harga jual barang di tingkat konsumen.
Baca juga: Kurs Dolar AS Tembus Rp 17.685, Tanda Terjadinya Krisis? Ini Kata Pakar Umsida
Harga Pangan dan Biaya Hidup Berisiko Naik Bertahap
Pelemahan rupiah paling mudah dirasakan masyarakat melalui kenaikan harga barang yang terhubung dengan impor.
Tekanan kurs berpotensi memengaruhi stabilitas harga pangan, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor komoditas seperti kedelai, gandum, dan bawang putih.
Saat rupiah melemah, biaya impor pangan dan input produksi ikut naik, lalu diteruskan secara bertahap ke harga jual di pasar domestik.
Dampaknya bisa muncul pada produk olahan harian, bahan baku industri makanan, hingga biaya produksi sektor pertanian dan peternakan.
Efek rambatan pelemahan rupiah juga tidak berhenti pada komoditas impor langsung.
Simulasi CORE Indonesia yang dikutip Kontan menunjukkan kombinasi depresiasi rupiah dan kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi mendorong kenaikan harga di 185 sektor ekonomi.
Sektor konstruksi, penyediaan makanan dan minuman, serta industri pakaian jadi termasuk yang diperkirakan terkena tekanan harga.
Artinya, rumah tangga bisa menghadapi kenaikan biaya hidup secara lebih luas, bukan hanya di meja makan, tetapi juga pada transportasi, logistik, dan berbagai kebutuhan rumah tangga lain.
Kelompok yang paling rentan tetap masyarakat berpenghasilan tetap dan rumah tangga kelas menengah bawah.
Struktur pengeluaran mereka lebih banyak terserap untuk kebutuhan pokok, energi, dan transportasi, sehingga ruang penyesuaian lebih sempit ketika harga mulai naik.
Bila pelemahan rupiah bertahan lama, persoalannya bukan sekadar harga yang naik sesaat, melainkan penurunan kemampuan konsumsi secara bertahap karena pendapatan tidak bergerak secepat biaya hidup.
Lihat juga: Saat Aset Lari ke Negara Tertutup Indonesia Tak Bisa Hanya Menonton
Respons Bank Indonesia Menguat tetapi Risiko Belum Sepenuhnya Hilang
Merespons tekanan ini, Bank Indonesia pada 19–20 Mei 2026 menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen.
Kebijakan itu ditempuh untuk memperkuat stabilisasi rupiah dan menjaga inflasi tetap dalam sasaran 2,5±1 persen pada 2026 dan 2027.
BI juga memperkuat intervensi di pasar NDF offshore, pasar spot, dan DNDF, menaikkan suku bunga SRBI, memperluas instrumen pasar valas, serta membeli SBN di pasar sekunder.
Pada saat yang sama, cadangan devisa Indonesia per akhir April 2026 tercatat sebesar 146,2 miliar dolar AS, setara 5,8 bulan impor, yang memberi bantalan bagi stabilitas eksternal.
Namun langkah stabilisasi moneter tidak otomatis menghapus persoalan struktural.
Selama ketergantungan pada impor bahan baku, energi, dan pangan strategis masih tinggi, setiap pelemahan rupiah akan tetap cepat diteruskan menjadi tekanan harga di dalam negeri.
Karena itu, isu rupiah pada 2026 seharusnya tidak dibaca hanya sebagai berita pasar uang, melainkan sebagai pengingat bahwa stabilitas kurs, ketahanan pangan, efisiensi logistik, dan kekuatan industri domestik masih saling terkait secara erat.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
