Fbhis.umsida.ac.id – Isu pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan semakin penting di tengah pesatnya dinamika pembangunan daerah.
Menjawab tantangan tersebut, Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) melalui Divisi Edukasi dan Advokasi menyelenggarakan Forum Mahasiswa Berdiskusi (FORMASI) 3.0 dalam bentuk lokakarya bertema Ekonomi Politik Hijau Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang Responsif di Kabupaten Sidoarjo.
Kegiatan yang digelar pada Jumat, (17/04) di Umsida Kampus 1 ini diikuti oleh 95 peserta yang berasal dari mahasiswa Administrasi Publik semester 2 dan juga terbuka untuk umum.
Antusiasme peserta terlihat sejak awal acara hingga sesi diskusi berlangsung. FORMASI 3.0 menghadirkan dua narasumber dari latar berbeda, yakni Bappeda Kabupaten Sidoarjo dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Timur, sehingga peserta mendapatkan pandangan yang utuh dari sisi kebijakan pemerintah maupun perspektif masyarakat sipil.
Baca juga: Ketika Mahasiswa Hukum Kehilangan Batas dan Gagal Menjaga Kesadaran Kesusilaan
Bahas Pembangunan Berkelanjutan dari Sudut Kebijakan dan Lingkungan
Dalam pemaparannya, perwakilan dari Bappeda Kabupaten Sidoarjo, Nawang, menjelaskan bahwa dokumen perencanaan daerah disusun berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan merujuk pada kajian dari dinas lingkungan hidup.
Menurutnya, pemerintah daerah terus berupaya mengarahkan kebijakan pembangunan ke konsep yang lebih berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial.
Penjelasan tersebut memberi gambaran kepada peserta bahwa pembangunan daerah tidak dapat lagi hanya bertumpu pada target pertumbuhan ekonomi.
Dalam konteks hari ini, kebijakan pembangunan juga harus mampu menjaga keseimbangan lingkungan, kualitas hidup masyarakat, serta keberlanjutan jangka panjang.
Sementara itu, pemateri dari WALHI Jawa Timur, Romi, menekankan pentingnya pembangunan ruang terbuka hijau dan perlunya melihat pembangunan dari perspektif yang lebih luas.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya dipahami sebagai ekspansi industri atau pertumbuhan ekonomi semata, melainkan juga harus memberi ruang bagi kepentingan lingkungan serta melibatkan masyarakat secara langsung.
Ia menilai bahwa partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan publik tidak menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan maupun kehidupan warga dalam jangka panjang.
Pemaparan ini menegaskan bahwa ekonomi politik hijau bukan sekadar konsep teoritis, tetapi juga cara pandang kritis dalam membaca arah pembangunan daerah.
Lihat juga: Banjir Tak Kunjung Usai, Mahasiswa Administrasi Publik Umsida Desak DPRD Bertindak
FORMASI 3.0 Jadi Ruang Tumbuhnya Nalar Kritis Mahasiswa
Ketua pelaksana kegiatan, Arin, menyampaikan bahwa FORMASI 3.0 diinisiasi untuk meningkatkan kapasitas berpikir kritis mahasiswa terhadap isu-isu pembangunan di daerah.
Ia menilai tema ekonomi politik hijau relevan karena mampu melihat pembangunan secara lebih komprehensif, bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari relasi kekuasaan, kebijakan, dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat.
“Tema ekonomi politik hijau dipilih karena pendekatan ini mampu melihat pembangunan secara lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan relasi kekuasaan, kebijakan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat,” ujarnya.
“Dalam konteks Sidoarjo sebagai kawasan industri, isu seperti pencemaran, alih fungsi lahan, dan ketimpangan sosial menjadi relevan untuk dibahas,” tambahnya.
Arin juga menegaskan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan.
Tidak hanya sebagai kelompok intelektual, mahasiswa juga dinilai memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal kebijakan publik secara konstruktif dan memberi gagasan bagi pembangunan daerah yang lebih adil.
Kolaborasi Lintas Sektor Dinilai Jadi Kunci
Diskusi dalam FORMASI 3.0 berlangsung dinamis dan interaktif.
Para peserta aktif menyampaikan pertanyaan, pandangan, serta kritik terhadap berbagai persoalan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.
Hal ini menunjukkan tingginya kepedulian mahasiswa terhadap isu lingkungan dan arah pembangunan daerah.
Salah satu peserta, Eliza, menilai bahwa pembangunan berkelanjutan tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja.
Menurutnya, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar responsif.
“Dalam pembangunan ekonomi politik hijau perlunya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep ekonomi politik hijau secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata, baik melalui partisipasi sosial maupun pengawalan kebijakan publik.
FORMASI 3.0 menjadi langkah awal dalam membangun kesadaran kolektif bahwa pembangunan yang ideal harus inklusif, responsif, dan berkelanjutan.
Ke depan, ruang diskusi seperti ini diharapkan terus dihidupkan agar mahasiswa dapat menjadi bagian dari solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah, sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak pada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Tisya Intan
Penyunting: Indah Nurul Ainiyah
