Fbhis.umsida.ac.id – Lonjakan harga plastik pada April 2026 menjadi perhatian serius di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.
Kenaikan harga bahan ini bahkan disebut mencapai 50 hingga 100 persen.
Kondisi tersebut dipicu memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah yang mengganggu distribusi nafta, bahan baku utama plastik, melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz.
Sebagai salah satu bahan yang digunakan luas dalam kehidupan sehari-hari, plastik memegang peran penting di berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur hingga usaha kecil menengah.
Karena itu, kenaikan harga plastik tidak hanya menjadi masalah perdagangan, tetapi juga berdampak langsung pada biaya produksi, harga jual, dan daya tahan usaha.
Dosen Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida), Dr Hadiah Fitriyah SE MSi Ak CIBA CPS, menilai lonjakan ini merupakan peringatan keras bagi dunia industri di Indonesia.
Menurutnya, situasi tersebut menunjukkan bahwa fondasi ketahanan industri nasional masih belum cukup kuat menghadapi gejolak global.
“Bahkan banyak yang menyebut bahwa harga plastik ini bukan naik lagi, melainkan ganti harga,” terangnya.
Baca juga: Lewat Audiensi Mahasiswa Administrasi Publik Umsida Dalami Mitigasi Banjir
Ketergantungan Impor Jadi Titik Lemah Industri
Dr Hadiah menjelaskan bahwa salah satu akar masalahnya adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor.
Ketika pasokan global terganggu, industri dalam negeri tidak memiliki cukup perlindungan untuk meredam dampaknya.
Akibatnya, tekanan tidak hanya dirasakan oleh produsen besar, tetapi juga menjalar hingga ke konsumen.
Menurutnya, ketergantungan terhadap impor membuat risiko ekonomi menjadi semakin tinggi, terutama karena dapat menekan neraca perdagangan sekaligus memicu inflasi pada berbagai produk turunan.
“Ini bisa menyebabkan kenaikan biaya operasional yang pada akhirnya berakibat pada kenaikan biaya operasional dan menekan margin keuntungan produsen, sehingga memicu adanya kenaikan harga jual ke konsumen,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa situasi ini memperlihatkan lemahnya ketahanan industri dalam negeri.
Selama bahan baku utama masih bergantung pada negara lain, maka industri nasional akan selalu berada dalam posisi rentan ketika kondisi global terguncang.
“Karena industri dalam negeri masih tergantung impor, jadi ketika kondisi global tidak stabil, maka industri dalam negeri terdampak besar,” kata Dr Hadiah.
Lihat juga: Dosen FK Umsida: Mikroplastik di Air Hujan Jadi Ancaman Baru Bagi Kesehatan
UMKM Menjadi Pihak yang Paling Tertekan
Di antara berbagai pelaku usaha, UMKM disebut sebagai kelompok yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga plastik.
Hal ini karena plastik merupakan komponen penting dalam operasional harian, terutama untuk kebutuhan kemasan produk.
Ketika harga plastik melonjak, pelaku UMKM dihadapkan pada pilihan yang sama-sama sulit.
Mereka bisa menaikkan harga jual untuk menutup biaya, tetapi berisiko kehilangan pembeli. Sebaliknya, jika harga tetap dipertahankan, maka margin keuntungan akan semakin tergerus.
“Kenaikan harga plastik memaksa pelaku UMKM untuk meningkatkan harga jual atau justru mengurangi margin keuntungan,” tuturnya.
Situasi ini tentu tidak sederhana. Bagi UMKM yang memiliki modal terbatas, perubahan harga bahan baku bisa langsung memengaruhi keberlanjutan usaha.
Karena itu, lonjakan harga plastik tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan komoditas, tetapi juga persoalan daya tahan ekonomi masyarakat kecil.
Krisis Bisa Jadi Peluang untuk Berubah
Meski demikian, Dr Hadiah menilai kondisi ini tidak harus dilihat semata sebagai ancaman.
Ia justru memandang bahwa krisis jangka pendek ini dapat menjadi momentum untuk mendorong perubahan yang lebih strategis dalam jangka panjang.
“Fenomena ini merupakan krisis jangka pendek yang bisa dijadikan peluang untuk jangka panjang, terutama dalam diversifikasi bahan baku dan inovasi kemasan sehingga tidak hanya bergantung pada stok nafta,” jelasnya.
Ia menilai sudah saatnya industri mulai serius menerapkan prinsip 3R, yakni reduce, reuse, recycle.
Langkah ini bisa dilakukan dengan beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan, seperti kertas daur ulang atau bahan alternatif lainnya.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku industri.
Menurutnya, pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur industri petrokimia dalam negeri untuk menekan impor nafta sekaligus mendorong kebijakan yang mendukung penerapan 3R.
“Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur industri petrokimia dalam negeri untuk menekan impor nafta, dan membuat kebijakan untuk mengimplementasikan 3R,” tuturnya.
Sementara itu, dari sisi industri, investasi pada teknologi bioplastik dinilai dapat menjadi langkah nyata menuju kemandirian dan ketahanan industri yang lebih berkelanjutan.
Sumber: Dr Hadiah Fitriyah SE MSi Ak CIBA CPS
