Fbhis.umsida.ac.id – Banjir tidak selalu datang sebagai persoalan hujan dan genangan. Di baliknya, terdapat persoalan tata kelola yang membutuhkan strategi.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam International Fellowship Program AP Umsida. Kegiatan berlangsung pada Kamis, (13/08).
Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menjadi penyelenggaranya.
Kegiatan menghadirkan pakar administrasi publik dari Burapha University. Asst Prof Dr Noppawan Phoungpha BPA MPA menjadi pemateri kegiatan.
Ia membawakan tema Data-driven Public Policy and Strategic Planning Futures. Materi juga mengangkat studi kasus kebijakan banjir Thailand.
Baca juga: Dosen Hukum Umsida Tembus Proyek Crossref, Bawa Perspektif Legal ke Asia
Banjir sebagai Masalah Kebijakan
Dalam materi, banjir Thailand dipaparkan sebagai persoalan kompleks. Persoalan tersebut melibatkan pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan komunitas.
Pengelolaan banjir membutuhkan perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Thailand memiliki pengalaman panjang menghadapi bencana banjir besar.
Salah satu peristiwa penting terjadi pada tahun 2011. Banjir tersebut berdampak terhadap hampir 13 juta penduduk.
Peristiwa itu menyebabkan 680 orang meninggal dunia. Kerugian dan kerusakannya mencapai THB 1,43 triliun.
Dampaknya juga menjalar hingga kawasan industri dan rantai pasok. Perekonomian nasional turut merasakan dampak bencana tersebut.
Banjir Thailand kembali menunjukkan dampaknya pada tahun 2024. Banjir di Thailand Selatan berdampak pada 664.173 rumah tangga.
Peristiwa tersebut juga menyebabkan 32 orang meninggal dunia. Data tersebut memperlihatkan risiko banjir masih sangat serius.
“Manajemen banjir bukan hanya pengelolaan air, lebih luas, persoalan tersebut menyangkut tata kelola risiko.” Pesan tersebut menjadi salah satu inti pembahasan materi.
Lihat juga: Regulasi Baru PMSE, Melindungi UMKM atau Membatasi Inovasi Bisnis Digital?
Data Memperkuat Strategi Kebijakan
Risiko banjir tidak hanya dipengaruhi curah hujan tinggi. Perencanaan tata guna lahan juga memiliki pengaruh besar.
Urbanisasi turut meningkatkan risiko banjir perkotaan di Thailand. Kapasitas drainase menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian.
Pengelolaan daerah aliran sungai juga tidak kalah penting. Sistem peringatan dini menjadi bagian penting kebijakan kebencanaan.
Komunikasi publik turut menentukan keberhasilan penanganan keadaan darurat. Materi tersebut membagi penyebab banjir menjadi empat faktor utama.
Pertama, terdapat faktor alam dan perubahan iklim. Kedua, terdapat faktor geografis dan kondisi daerah aliran sungai.
Ketiga, urbanisasi dan pembangunan infrastruktur turut memengaruhi risiko. Keempat, terdapat faktor sosial dan tingkat kerentanan masyarakat.
Kelompok rentan membutuhkan perhatian khusus dalam kebijakan kebencanaan. Kelompok tersebut mencakup lansia dan penyandang disabilitas.
Petani kecil dan pekerja informal juga menghadapi risiko. Masyarakat permukiman tidak resmi juga berpotensi terdampak lebih besar.
Karena itu, kebijakan perlu menggunakan data secara strategis. Data membantu pemerintah memetakan risiko dan menentukan prioritas.
Data juga mendukung perencanaan evakuasi dan distribusi bantuan.
Kolaborasi Menjadi Kunci
Thailand menerapkan pendekatan multi-level governance dalam pengelolaan bencana. Pendekatan tersebut melibatkan pemerintah pusat hingga pemerintah lokal.
Lembaga pengelola sumber daya air juga memiliki peran. Masing-masing pihak memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda.
Manajemen banjir dilakukan melalui tiga tahapan utama. Tahap pertama berfokus pada persiapan sebelum bencana.
Tahap kedua berfokus pada penanganan ketika bencana terjadi. Tahap ketiga berfokus pada pemulihan setelah bencana.
Sebelum banjir, pemerintah melakukan pemetaan dan pemantauan risiko. Latihan evakuasi juga menjadi bagian penting persiapan masyarakat.
Saat bencana, evakuasi dan komunikasi publik menjadi prioritas. Setelahnya, pemerintah melakukan pemulihan dan evaluasi kebijakan.
Pendekatan Build Back Better menjadi bagian pemulihan berkelanjutan. Konsep tersebut mendorong pembangunan lebih tangguh setelah bencana.
Bagi mahasiswa Administrasi Publik, materi ini memberikan pembelajaran penting. Kebijakan publik membutuhkan data, koordinasi, dan perencanaan matang.
Persoalan lingkungan juga membutuhkan pendekatan lintas sektor. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh perspektif administrasi publik internasional.
Pengalaman Thailand dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia. Terutama dalam membangun kebijakan kebencanaan berbasis data dan kolaborasi.
Pada akhirnya, banjir bukan sekadar persoalan air. Banjir juga menjadi ujian tata kelola pemerintahan.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
