Fbhis.umsida.ac.id – Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 8 menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta penyediaan pekerjaan layak bagi semua orang.
Dalam era globalisasi dan revolusi industri 4.0, tantangan utama dalam mencapai tujuan ini adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pekerjaan yang memberikan pendapatan yang adil, kondisi kerja yang layak, serta kesempatan untuk berkembang.
Baca juga: BSI Institute Hadir di FBHIS Umsida Bahas Perkembangan Ekonomi dan Isu Keuangan Syariah
Mewujudkan Pekerjaan Layak untuk Semua
Di banyak negara berkembang, ketimpangan dalam akses terhadap pekerjaan masih menjadi masalah besar. Banyak tenaga kerja masih bergantung pada sektor informal yang tidak memberikan perlindungan tenaga kerja yang memadai, seperti jaminan kesehatan, hak cuti, dan upah minimum yang layak.

Akibatnya, mereka lebih rentan terhadap eksploitasi dan ketidakstabilan ekonomi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong penciptaan lapangan kerja formal, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta memberikan perlindungan bagi pekerja di sektor informal agar mereka dapat menikmati hak-hak dasar mereka.
Selain itu, digitalisasi dan otomatisasi semakin mengubah dunia kerja. Banyak pekerjaan manual tergantikan oleh teknologi, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya angka pengangguran.
Namun, di sisi lain, ekonomi digital juga membuka peluang baru dalam berbagai sektor, seperti e-commerce, teknologi finansial (fintech), dan industri kreatif.
Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan digital menjadi kunci agar masyarakat tetap memiliki daya saing di pasar kerja yang terus berkembang.
Lihat juga: Pahami Blue Economy, Kerjasama Indonesia-China Menurut Pakar Ekonomi Umsida
Tantangan dalam Meningkatkan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator utama keberhasilan SDGs nomor 8 adalah meningkatnya produktivitas tenaga kerja serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Namun, pertumbuhan ekonomi yang hanya berfokus pada peningkatan output tanpa memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dapat menyebabkan dampak negatif, seperti meningkatnya kesenjangan sosial dan eksploitasi tenaga kerja.
Di banyak perusahaan, efisiensi produksi sering kali menjadi prioritas utama, bahkan dengan mengorbankan kesejahteraan pekerja. Hal ini dapat menyebabkan tekanan kerja yang tinggi, jam kerja berlebihan, serta lingkungan kerja yang tidak mendukung kesehatan fisik dan mental tenaga kerja.
Beberapa pekerja bahkan harus bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, tanpa perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi dunia usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, di mana kesejahteraan tenaga kerja menjadi salah satu aspek utama dalam strategi bisnis.
Di samping itu, peran pemerintah sangat krusial dalam menciptakan kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja.
Pemerintah dapat memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang menerapkan praktik kerja layak, mendorong perusahaan untuk memberikan upah yang lebih baik, serta memperketat regulasi terkait kesejahteraan tenaga kerja. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan ekosistem bisnis yang lebih adil dan inklusif bagi seluruh pekerja.
Peran Wirausaha dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan
Selain sektor formal, wirausaha juga memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Wirausahawan yang inovatif dapat menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi tingkat pengangguran, serta memberikan solusi bagi berbagai tantangan sosial dan lingkungan.
Saat ini, banyak usaha rintisan yang mengusung konsep ekonomi hijau dan sosial sebagai bagian dari strategi bisnis mereka. Misalnya, bisnis berbasis ekonomi sirkular yang mendesain produk agar dapat didaur ulang atau digunakan kembali, sehingga mengurangi limbah dan meningkatkan efisiensi sumber daya.
Konsep bisnis semacam ini tidak hanya menciptakan dampak ekonomi yang positif tetapi juga membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan sosial. Namun, banyak wirausahawan menghadapi tantangan besar dalam mengembangkan bisnis mereka, terutama dalam hal akses permodalan dan regulasi yang masih kurang mendukung.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha kecil dan menengah, seperti kemudahan akses terhadap pinjaman berbunga rendah, pendampingan bisnis, serta pelatihan kewirausahaan. Dengan dukungan yang tepat, wirausaha dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, pencapaian SDGs nomor 8 memerlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Dengan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, serta mendukung inovasi dalam wirausaha, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat terwujud, sekaligus memberikan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah