Fbhis.umsida.ac.id – Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) menggelar hearing bersama DPRD Kabupaten Sidoarjo pada Rabu, (01/04/2026), untuk menyuarakan persoalan banjir yang terus berulang tanpa penanganan yang dinilai memadai.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Sidoarjo ini diikuti 13 mahasiswa sebagai perwakilan organisasi, sekaligus menjadi forum penyampaian aspirasi publik atas persoalan banjir tahunan yang belum kunjung tuntas.
Hearing ini tidak hanya menjadi ruang dialog antara mahasiswa dan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bentuk konsistensi pengawalan isu yang sebelumnya telah dibahas dalam forum serupa pada 2025.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa menagih evaluasi sekaligus realisasi komitmen pemerintah daerah terhadap tindak lanjut penanganan banjir yang sempat disampaikan sebelumnya.
Bagi mahasiswa Administrasi Publik Umsida, banjir di Sidoarjo bukan lagi persoalan musiman yang bisa dipahami sebagai kejadian biasa.
Banjir telah berkembang menjadi masalah kronis yang menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas ekonomi, mobilitas sosial, kesehatan, hingga pendidikan.
Baca juga: Kasus Amsal Sitepu Ungkap Rapuhnya Penghargaan Karya Kreatif
Hearing Jadi Bentuk Konsistensi Pengawalan Isu Banjir
Mahasiswa menilai isu banjir perlu terus dikawal karena sampai saat ini belum terlihat perubahan signifikan di lapangan.
Berdasarkan hasil observasi, sejumlah titik genangan masih belum terselesaikan.
Bahkan, ditemukan kondisi anomali di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, yang tetap tergenang meski tidak turun hujan di wilayah tersebut.
Kondisi ini dinilai menunjukkan bahwa persoalan banjir di Sidoarjo tidak hanya disebabkan faktor cuaca, melainkan juga berkaitan dengan persoalan sistemik seperti pengelolaan drainase, aliran air, serta lemahnya penataan ruang yang belum ditangani secara menyeluruh.
Melalui hearing ini, mahasiswa ingin menegaskan bahwa persoalan banjir tidak boleh lagi disikapi secara parsial.
Mereka memandang perlu adanya langkah kebijakan yang lebih serius, terukur, dan berkelanjutan agar masalah yang terus berulang ini tidak hanya ditangani saat menjadi sorotan publik.
Selain sebagai sarana advokasi, forum ini juga menjadi ruang belajar bagi mahasiswa dalam memahami secara langsung mekanisme kebijakan publik, dinamika pengambilan keputusan, dan peran lembaga legislatif dalam merespons persoalan masyarakat.
Lihat juga: Jadi Kebanggaan Sidoarjo, Sekda Sanjung Implementasi ‘Kampus Berdampak’ Umsida
Respons DPRD Diapresiasi tetapi Transparansi Anggaran Dipertanyakan
Dalam hearing tersebut, DPRD Kabupaten Sidoarjo dinilai cukup kooperatif karena menghadirkan sejumlah pemangku kebijakan teknis, seperti Dinas PU Bina Marga dan SDA, Bappeda, serta BPBD.
Kehadiran lintas sektor ini dianggap sebagai langkah positif karena membuka peluang dialog yang lebih menyeluruh mengenai penanganan banjir.
Namun, mahasiswa juga menyampaikan catatan kritis. Mereka menilai jawaban DPRD terkait aspek anggaran penanganan banjir masih belum jelas dan belum transparan.
Padahal, persoalan anggaran selama ini sering dijadikan alasan utama lambannya penanganan banjir di Sidoarjo.
Ketidakjelasan soal alokasi dan realisasi anggaran membuat mahasiswa menilai bahwa penanganan banjir belum sepenuhnya diletakkan sebagai prioritas daerah.
Dalam konteks kebijakan publik, keterbukaan informasi anggaran dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui sejauh mana komitmen pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang berdampak luas ini.
Mahasiswa Dorong Solusi Sistemik dan Berkelanjutan
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyoroti beberapa poin penting yang harus segera diperkuat pemerintah daerah.
Di antaranya pengawasan ketat terhadap implementasi masterplan penanggulangan banjir, optimalisasi fungsi rumah pompa di titik rawan, serta penegakan aturan tata ruang, khususnya terkait ruang terbuka hijau dan sistem resapan air.
Ketua Pelaksana kegiatan, Budi, menegaskan bahwa mahasiswa berharap hearing ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial belaka.
Ia menilai perlu ada kesepahaman yang benar-benar konstruktif antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
“Harapan kami setelah hearing ini adalah terciptanya kesepahaman yang konstruktif antara mahasiswa, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penanggulangan banjir yang berbasis data, partisipatif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Selain itu, DPRD diharapkan mampu menunjukkan komitmen konkret melalui penguatan regulasi, pengawasan implementasi program, serta alokasi anggaran yang memadai,”.
Ia juga menegaskan bahwa mahasiswa akan terus mengambil peran sebagai agen kontrol sosial dan agen perubahan melalui kajian ilmiah, advokasi berbasis data, serta pemantauan berkelanjutan terhadap kebijakan yang dihasilkan.
Bagi mahasiswa Administrasi Publik Umsida, penanganan banjir harus menjadi prioritas nyata agar persoalan yang sama tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
Penulis: Tisya Intan Rahmasandi
Penyunting: Indah Nurul Ainiyah
