Fbhis.umsida.ac.id – Program Studi Administrasi Publik Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (FBHIS Umsida) menerima kunjungan dari Universitas Kadiri untuk kegiatan kurikulum benchmarking.
Kegiatan ini terselenggara pada Kamis, (04/12) di Laboratorium E-Goverment Kunjungan ini bertujuan untuk membahas pengelolaan kurikulum dan memperdalam pengetahuan terkait implementasi kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE).
Acara ini berlangsung di Laboratorium E-Governance Umsida, dan dibuka oleh Dr Poppy Febriana SSos MMedKom, Dekan FBHIS Umsida.
Dalam sambutannya, Dr Poppy menyampaikan, “Dengan senang hati kami menyambut rekan-rekan dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Kadiri,” ujarnya.
“Semoga dengan berjalannya kurikulum benchmarking ini, kita bisa saling belajar, agar program studi yang nantinya akan akreditasi bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.
Kunjungan ini menjadi kesempatan berharga bagi kedua belah pihak untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam hal pengelolaan kurikulum yang efektif dan sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku.
Tujuan Kunjungan: Meningkatkan Kualitas Kurikulum dan Implementasi OBE
Dr Teguh Pramono MSi, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Kadiri, mengungkapkan tujuan kunjungan ini.
“Kedatangan kami di sini untuk belajar tentang kurikulum dan pengelolaan. Kami ingin silaturahim dan belajar dari Prodi S1 Administrasi Publik Umsida yang baru saja dinyatakan terakreditasi unggul oleh LAMSPAK,” ujarnya.
Dr. Teguh menambahkan bahwa Universitas Kadiri tengah dalam proses menyusun kurikulum OBE, namun merasa perlu melengkapi instrumen yang terukur agar kurikulum tersebut dapat berjalan dengan efektif dan sesuai standar.
Sementara itu, Lailul Mursyidah MAP, Unit Jaminan Mutu (UJM) Prodi Administrasi Publik UMSIDA, menjelaskan fokus Prodi AP Umsida pada pemerintahan desa dan e-government.
“Prodi AP Umsida berfokus pada pengembangan kemampuan mahasiswa dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendesain dan mengelola organisasi sektor publik,” ujar Lailul.
Lihat juga: AP Umsida Pertahankan Akreditasi Unggul: Kerja Kolektif, Riset Dosen, dan Inovasi Desa Jadi Kunci
Diskusi Praktik Kurikulum dan Implementasi Kebijakan Publik
Dalam sesi diskusi, Berlian Tyasotyaningarum, SIP MPA, Kepala Prodi Administrasi Publik Universitas Kadiri, mengajukan beberapa pertanyaan terkait praktik kurikulum, seperti pembobotan SKS dan bagaimana menentukan jumlah praktikum dalam mata kuliah.
Berlian menambahkan bahwa praktikum di prodi mereka seharusnya tidak melebihi 20% dari mata kuliah.
Sekretaris Prodi AP Umsida Hendra Sukmana MKP, salah satu narasumber dari Umsida, memberikan contoh tentang kolaborasi dengan pemerintah daerah, serta penggunaan laboratorium untuk mengembangkan policy brief dan analisis kebijakan publik.
Ia juga menyoroti pentingnya MOU dengan fakultas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran praktis di luar ruang kelas.
Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, diharapkan kedua belah pihak dapat saling belajar dan meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing institusi.
Kunjungan ini juga memperkuat hubungan antar universitas dalam pengembangan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan akreditasi yang semakin ketat.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
