Menakar Dinamika Pilkada 2024: Perspektif Dosen Komunikasi Politik Umsida

Fbhis.umsida.ac.id – Dalam konteks Pilkada 2024 yang semakin mendekat, berbagai dinamika politik mulai mencuat, terutama setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial.

Keputusan ini memungkinkan partai politik untuk mengajukan calon kepala daerah tanpa harus memiliki kursi di DPRD, membuka peluang bagi munculnya lebih banyak calon baru di berbagai daerah.

Namun, keputusan ini juga diikuti oleh berbagai reaksi dan upaya dari kelompok-kelompok politik tertentu yang tampaknya berusaha untuk mengondisikan Pilkada agar menghasilkan calon tunggal atau calon independen yang kurang dikenal oleh masyarakat.

Sumber: Istimewa

Dr. Sufiyanto, seorang dosen komunikasi politik di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) sekaligus Direktur The Republic Institute, memberikan pandangan kritis terkait fenomena ini.

Menurutnya, keputusan MK yang memperbolehkan partai politik tanpa kursi di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah merupakan langkah maju dalam memperluas partisipasi politik.

Namun, ia juga menyoroti adanya potensi upaya manipulasi politik di balik pengondisian calon tunggal di Pilkada.

Tantangan Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Sufiyanto juga menekankan pentingnya peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan keputusan MK ini.

Ia mengkritik kemungkinan KPU yang masih menunggu petunjuk dari DPR atau menantikan hasil pleno Badan Legislasi DPR terkait revisi UU Pilkada.

Menurutnya, KPU harus segera menjalankan putusan MK tanpa harus menunggu aturan teknis baru, mengingat keputusan MK bersifat final dan mengikat.

“KPU akan menjadi sumber permasalahan pada proses Pilkada ini jika tidak menjalankan putusan. Karena regulasi menegaskan putusan MK itu final dan mengikat,” tegas Sufiyanto.

Ia mencontohkan pelaksanaan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang persyaratan umur calon presiden dan wakil presiden, yang dijalankan tanpa konsultasi ke DPR, sebagai preseden yang seharusnya diikuti oleh KPU dalam melaksanakan putusan terkait Pilkada.

Revisi UU Pilkada: Upaya Anulir Keputusan MK?

Dinamika semakin memanas dengan keputusan DPR untuk menggelar rapat guna membahas revisi UU Pilkada. Beberapa pihak, termasuk Sufiyanto, menilai langkah ini sebagai upaya untuk mengurangi dampak dari keputusan MK yang memungkinkan banyak calon kepala daerah baru.

Menurut Sufiyanto, revisi ini mencerminkan adanya kekuatan politik tertentu yang berusaha mengondisikan Pilkada agar menghasilkan calon tunggal di banyak daerah.

“Upaya Baleg melakukan pembahasan melalui revisi undang-undang Pilkada merupakan bagian perlawanan politis gelaran Pilkada.

Di mana tren Pilkada serentak tahun 2024 ini banyak daerah yang dikondisikan mempunyai satu pasangan calon saja,” papar Sufiyanto.

Ia mencontohkan beberapa daerah di Jawa Timur, termasuk Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo, yang diprediksi hanya akan memiliki satu pasangan calon.

Fenomena ini, menurut Sufiyanto, merupakan tantangan besar bagi demokrasi di Indonesia. Dengan adanya calon tunggal, masyarakat kehilangan pilihan yang lebih beragam dan pada akhirnya, hal ini dapat melemahkan legitimasi demokrasi itu sendiri.

Selain itu, calon independen yang tidak dikenal oleh masyarakat cenderung tidak memiliki peluang besar untuk menang, terutama jika berhadapan dengan calon dari koalisi besar yang didukung oleh kekuatan politik dan finansial yang signifikan.

Masa Depan Demokrasi di Tengah Dinamika Pilkada

Dalam wawancaranya, Sufiyanto mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap proses Pilkada 2024. Ia mengingatkan bahwa Pilkada adalah salah satu instrumen penting dalam demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerah mereka.

Oleh karena itu, upaya untuk mengondisikan calon tunggal atau menghalangi munculnya calon baru yang kompeten harus diwaspadai.

“Sebagai bagian dari civitas akademika, kita harus turut mengawasi dan memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil dan transparan.

Jangan sampai Pilkada ini menjadi ajang bagi kelompok tertentu untuk mengamankan kekuasaan mereka tanpa adanya persaingan yang sehat,” ungkapnya.

Sufiyanto juga menekankan bahwa pendidikan politik bagi masyarakat menjadi semakin penting.

Dengan pemahaman yang lebih baik tentang politik, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda atau manipulasi politik.

Penulis: Indah N. Ainiyah

Berita Terkini

Riset Dosen Ikom Umsida Tingkatkan Mutu Sekolah Muhammadiyah dengan AI
January 21, 2025By
Mahasiswa Ikom Umsida Raih 4 Penghargaan di IVSC 2025
January 20, 2025By
IVSC 2025: Mengukir Kesuksesan dalam Kolaborasi Global
January 16, 2025By
Peran Keluarga dalam Membangun Etika Komunikasi Digital
January 15, 2025By
Perjalanan Inspiratif Prof Sriyono: Dari Lektor Hingga Guru Besar di Umsida
January 14, 2025By
Fenomena Sosial Akun Kedua di Instagram: Refleksi Identitas dalam Era Digital
January 13, 2025By
IVSC 2025: Ikom Umsida Perluas Kolaborasi Global untuk Inovasi Digital
January 8, 2025By
Simulasi Sidang: Mahasiswa Unisza Malaysia Belajar Hukum di Umsida
January 7, 2025By

Prestasi

Hafit Wahyu, Dari Lapangan Futsal Hingga Podium Wisudawan Terbaik Umsida
November 7, 2024By
Kuliah Sambil Usaha, Fikri Buktikan Prestasi Akademik dan Bisnis Bisa Berjalan Beriringan
November 6, 2024By
Dari PON Hingga Internasional: Perjalanan Suryaningtyas, Atlet Pencak Silat dengan Segudang Prestasi
November 5, 2024By
Dari Ruang Kuliah ke Pentas Nasional: Perjalanan Zhafira Ramadhani
November 4, 2024By
Berkat Manajemen Waktu, Mahasiswa FBHIS Umsida Dita Raih Juara 1 Lomba Story Telling Nasional
November 1, 2024By
Sukses di ACST 2024: Mahasiswa Akuntansi Raih 8 Kemenangan dalam Lomba Internasional
July 24, 2024By
Melampaui Batas : Mahasiswa FBHIS dari prodi Ikom Umsida Sabet 3 Kejuaraan di SILAT APIK PTMA 2024
March 2, 2024By
Ridwan, Mahasiswa FBHIS dari Prodi AP Lulus 3,5 Tahun Jadi Mahasiswa Terbaik Se-Prodi dan Se-Fakultas
June 5, 2023By