Fbhis.umsida.ac.id – Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) kembali menunjukkan komitmennya dalam mencetak advokat profesional, unggul, dan berintegritas melalui penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan ke-5.
Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Fakultas Bisnis, Hukum, dan Ilmu Sosial (FBHIS) Umsida dengan DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Surabaya.
PKPA Umsida V dijadwalkan berlangsung pada 4–18 Oktober 2025 dengan sistem hybrid learning.
Model ini memberikan kemudahan bagi peserta, terutama dari luar daerah, untuk mengikuti proses pembelajaran tanpa harus meninggalkan aktivitas profesional mereka.
Adapun sesi luring akan dilaksanakan di Kampus Umsida Sidoarjo dengan fasilitas ruang belajar yang modern dan interaktif.
Baca juga: MoU Pengadilan Agama Sidoarjo dan Umsida, Sinergi Kembangkan Pendidikan Hukum
Subsidi Hingga Rp 3.875.000 untuk Alumni Umsida
Salah satu daya tarik utama PKPA Umsida V adalah adanya subsidi biaya pendidikan khusus bagi alumni Program Studi Hukum Umsida.
Jika biaya normal program ini sebesar Rp 5.500.000, maka alumni Umsida cukup membayar Rp 1.625.000 saja setelah mendapat subsidi sebesar Rp 3.875.000.
Kebijakan ini menjadi bukti nyata dukungan Umsida terhadap alumni untuk terus mengembangkan karier profesional di bidang hukum, khususnya bagi mereka yang beraspirasi menjadi advokat.
“Program PKPA ini bukan hanya wadah belajar hukum formal, tetapi juga bentuk kepedulian kampus terhadap masa depan profesional alumni. Kami ingin memberikan akses yang lebih luas agar mereka bisa meniti karier di dunia advokat dengan dukungan yang maksimal,” ujar Dr Noor Fatimah Medriani, SH MH, dosen Hukum Umsida sekaligus salah satu pemateri PKPA Umsida V.
Selain untuk alumni Umsida, program ini juga terbuka bagi masyarakat umum dan lulusan hukum dari universitas lain.
Peserta hanya perlu membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 500.000 dan biaya pendidikan normal Rp 5.500.000 untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan PKPA.
Lihat juga: Umsida Luncurkan Program Studi Magister Ilmu Komunikasi: Menjawab Tantangan Media Baru dan PR
PKPA Umsida Hadirkan Narasumber Nasional dan Praktisi Hukum Ternama
PKPA Umsida V menghadirkan deretan narasumber nasional dan praktisi hukum ternama dari berbagai bidang.
Beberapa di antaranya adalah Prof Dr Otto Hasibuan SH MCL MM, Ketua Umum DPN Peradi; Prof Dr Aidul Fitriciada Azhari SH MHum, mantan Ketua Komisi Yudisial RI; Prof Dr Muhammad Zaidun SH MSi, Guru Besar Universitas Airlangga; serta Prof Dr Agus Yudha Hernoko SH MH, pakar hukum kontrak dari Universitas Airlangga.
Tak hanya itu, program ini juga menghadirkan Dr Ansori SH MH, Hakim Mahkamah Agung RI; Ahmad Riyadh UB PhD, pengurus Komwasda Peradi Surabaya; dan Rizania Khariamsasari SH MH, pengurus DPN Peradi.
Melalui kolaborasi akademisi dan praktisi hukum nasional, PKPA Umsida V dirancang tidak sekadar sebagai pelatihan formal, tetapi juga sebagai wadah interaksi intelektual antara peserta dan narasumber profesional.
Menurut Dr Noor Fatimah, kehadiran narasumber dari berbagai lembaga hukum nasional diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar yang komprehensif.
“Peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga memahami praktik hukum langsung dari para pakar dan pelaku lapangan. Ini yang membedakan PKPA Umsida dari program serupa di tempat lain,” tuturnya.
Membangun Advokat Beretika dan Berjiwa Keadilan
Lebih dari sekadar program pelatihan, PKPA Umsida V menjadi wadah pembentukan karakter advokat yang beretika dan berjiwa keadilan.
Peserta tidak hanya memperoleh materi hukum substantif, tetapi juga didorong untuk memahami nilai-nilai moral dan sosial di balik setiap praktik hukum.
Dalam program ini, peserta akan mendapat pendampingan gratis untuk menghadapi Ujian Profesi Advokat (UPA), termasuk akses ke bank soal eksklusif UPA yang disusun oleh tim akademisi dan praktisi hukum Umsida.
Fasilitas ini dihadirkan untuk meningkatkan kesiapan peserta menghadapi proses sertifikasi profesi secara lebih percaya diri dan kompeten.
“Advokat bukan hanya profesi hukum, tetapi juga pengabdi keadilan. Melalui PKPA ini, kami ingin mencetak lulusan yang tidak sekadar memahami hukum formal, tetapi juga nilai moral dan spiritual di baliknya,” jelas Dr Noor Fatimah.
Selain itu, seluruh peserta akan memperoleh sertifikat resmi dari DPN Peradi yang diakui secara nasional, sebagai salah satu syarat utama untuk mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA).
Melalui sinergi antara dunia akademik dan profesional, Umsida menegaskan perannya sebagai kampus yang berorientasi pada kemajuan profesi hukum berkeadilan.
“Kolaborasi dengan Peradi ini memperkuat posisi Umsida sebagai institusi yang berkomitmen mencetak advokat berdaya saing tinggi dengan integritas keislaman,” tutup Dr Noor Fatimah.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
