Fbhis.umsida.ac.id – Urbanisasi yang pesat di Indonesia membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kemacetan lalu lintas, polusi udara, hingga keterbatasan ruang hijau. Dalam upaya mencapai tujuan Sustainable Development Goals (SDG) 11, yaitu menciptakan kota yang berkelanjutan dan inklusif, kebijakan pemerintah perlu dikaji lebih dalam untuk menghadirkan solusi yang efektif.
Sebagai salah satu program studi yang berfokus pada kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan, Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) memiliki peran strategis dalam menganalisis dan mengembangkan kebijakan yang mendukung kota ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dengan kajian akademis yang berbasis kebijakan, diharapkan muncul solusi inovatif dalam perencanaan kota yang lebih efisien.
Baca juga: Efektivitas Pengawasan Partisipatif dalam Mencegah Praktik Money Politic
Tantangan Kota Besar dalam Mewujudkan Keberlanjutan
Urbanisasi di Indonesia berkembang sangat pesat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), lebih dari 56% penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, dan angka ini terus meningkat setiap tahunnya.
Namun, pertumbuhan kota yang tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang justru menimbulkan permasalahan baru.
Salah satu tantangan terbesar adalah kemacetan dan polusi udara.
Pertumbuhan kendaraan pribadi yang pesat, kurangnya infrastruktur transportasi publik yang memadai, serta ketidakseimbangan antara pusat bisnis dan hunian membuat mobilitas masyarakat menjadi tidak efisien.
Selain itu, tingginya emisi karbon dari kendaraan bermotor berkontribusi pada kualitas udara yang buruk di kota-kota besar.
Tidak hanya itu, keterbatasan ruang hijau juga menjadi perhatian utama. Banyak kota besar mengalami pengurangan lahan hijau akibat pembangunan gedung dan infrastruktur yang masif.
Padahal, ruang hijau memiliki peran penting dalam menyerap polusi udara, mengurangi efek panas perkotaan, serta memberikan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat.
Dari sisi sosial, ketimpangan ekonomi juga semakin terlihat jelas di kota-kota besar.
Masih banyak masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh dengan akses terbatas terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan dasar lainnya.
Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan kota tidak hanya mencakup aspek lingkungan, tetapi juga kesejahteraan sosial yang lebih merata.
Lihat juga: Digitalisasi dalam Kebijakan Publik: Pelatihan Analisis untuk Meningkatkan Efektivitas Pemerintahan
Kebijakan Pemerintah dan Solusi Menuju Kota Berkelanjutan
Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk menciptakan kota yang lebih ramah lingkungan dan inklusif. Salah satu kebijakan yang cukup progresif adalah pengembangan kota pintar (smart city).
Kota pintar mengintegrasikan teknologi dalam sistem transportasi, pengelolaan limbah, serta layanan publik berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan masyarakat.
Dalam sektor transportasi, kebijakan seperti pengembangan moda transportasi massal seperti MRT, LRT, dan Transjakarta menjadi langkah penting dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
Namun, tantangannya adalah bagaimana membuat transportasi umum lebih terjangkau dan nyaman bagi masyarakat luas agar dapat mengubah kebiasaan penggunaan kendaraan pribadi.
Selain itu, kebijakan mengenai ruang terbuka hijau juga harus diperkuat.
Beberapa kota di Indonesia mulai menerapkan konsep urban farming dan taman kota sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan hijau.
Pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam mendorong pembangunan berorientasi lingkungan dengan menetapkan regulasi yang mewajibkan pengembang properti untuk menyediakan ruang hijau dalam proyek mereka.
Dari perspektif Administrasi Publik, mahasiswa dan akademisi Umsida memiliki peran dalam mengkaji efektivitas kebijakan ini.
Studi kebijakan tentang tata kota yang berkelanjutan dapat membantu menemukan celah dalam implementasi kebijakan pemerintah serta memberikan rekomendasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, pembelajaran dalam program studi Administrasi Publik juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses perencanaan kota.
Menuju Kota Berkelanjutan yang Ramah Lingkungan
Untuk mencapai kota yang berkelanjutan dan inklusif, pendekatan yang holistik diperlukan.
Tidak hanya kebijakan dari pemerintah, tetapi juga kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam menjaga lingkungan serta memanfaatkan fasilitas publik dengan baik.
Dalam konteks akademik, Program Studi Administrasi Publik Umsida dapat terus berkontribusi dengan menganalisis kebijakan yang telah ada, mengidentifikasi kelemahan dan tantangan dalam implementasi, serta menawarkan rekomendasi berbasis penelitian.
Dengan pendekatan ini, Umsida dapat berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam membangun kota yang lebih baik.
Di era modern ini, urbanisasi tidak bisa dihindari, tetapi dapat dikelola dengan lebih baik.
Dengan kebijakan yang tepat, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan berbagai pihak, kota-kota di Indonesia dapat berkembang menjadi kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga nyaman, inklusif, dan ramah lingkungan bagi semua.
Penulis: Indah Nurul Ainiyah
